“Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi tolok ukur atas target pembangunan di masa-masa mendatang. Itulah sebabnya DPRD Banyuwangi mempunyai perhatian tersendiri terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode 2025 – 2029. Karena ada target-target tertentu yang harus dicapainya.”
Dalam pembahasan rencana pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Banyuwangi, Komisi I dan Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar rapat gabungan. Salah satunya DPRD Banyuwangi mendesak Pemkab Banyuwangi agar lebih agresif menyangkut capaian target ekonomi.
Menurut Ketua Komisi Gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, SH menandaskan bahwa angka-angka ekonomi telah banyak menyedot perhatian intensif dalam penyelenggaraan tiga kali rapat terakhir.
“Itulah sebabnya kami berfokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui kemarin kita mengundanghadirkan jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), faktanya kita fokus pada pembahasan seputaran proyeksi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Rifa itu, pada Kamis (26/6/2025).
Pemkab Banyuwangi, lanjut Rifa pada mulanya menargetkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di angka 5,5 persen. Menurutnya, angka tersebut dianggap DPRD kurang ambisius. Karena hanya kisaran 0,6 persen per tahunnya.
“Sebaliknya justru DPRD Banyuwangi mendesak kenaikan target rata-rata seputar 0,8 persen. Bahkan kalau bisa hingga 1 persen dalam setiap tahunnya,” tegasnya.
Rifa memberikan alasannya perihal permintaan kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Dikatakannya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, niscaya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita.
“Dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif, kami berkeyakinan akan menjadi pemicu penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru,” urai Rifa berterus terang.
Dengan adanya target yang lebih agresif diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan daya tarik Banyuwangi bagi calon investor. Entah itu investor domestik maupun dari mancanegara. Jika hal itu terwujud tentunya akan dapat memulai roda perekonomian daerah yang lebih kencang lagi.
“Nah, setelah target pertumbuhan ekonomi disepahami dan disepakati, maka pembahasan akan merambah pada strategi kongkrit Pemkab Banyuwangi untuk mencapai targetnya tersebut,” cetusnya bersungguh-sungguh.
Ditambahkannya, sangatlah penting terkait masuknya investasi baru dan peran krusial usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Dengan demikian pembahasan Raperda RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap. Karena setelah proyeksi pertumbuhan ekonomi, maka tahapan berikutnya adalah penggodokan target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ucapnya.
DPRD Banyuwangi berenang akan mengadakan publich hearing dengan melibatkan masyarakat dan akademisi. Hal itu guna mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif dan terukur. Langkah tersebut guna menjaring sasaran dan pertimbangan sebelum rancangan RPJMD disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Karena sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Mendagri menggariskan bahwa RPJMD artis disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah baru. Hal ini berarti dengan pelantikan Kepala Daerah pada 20 Februari 2025, maka RPJMD Banyuwangi harus sudah disahkan pada Agustus 2025. Waktu terus berjalan dan tekanan untuk menyusun dokumen pembangunan yang kuat juga semakin mendesak,” pungkasnya. (tim dhuta ekspresi)
