BANYUWANGI: Berbagai persiapan dan inovasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam memoles tata kelola pemerintahan. Bahkan yang terbaru, Pemkab Banyuwangi tengah mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat Kabupaten Layak Anak (KLA). Demi mewujudkan hal tersebut berbagai upaya terus dilakukan. Yakni mulai dari menyiapkan regulasi, merancang program hingga menyiapkan anggaran khusus untuk mengalokasikannya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023, (23/5/2023) lalu mengaku telah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena pihaknya berkomitmen penuh untuk menjadikan Banyuwangi ini daerah yang aman, nyaman, sehat dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
“Sejumlah kebijakan yang ditempuh Pemkab Banyuwangi bertumpu pada pemenuhan lima klaster hak anak. Mulai dari hak sipil dan kebebasan, hak memperoleh Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak akan kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak akan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus,” ungkap Ipuk berterus terang.
Adapun masalah anak diakui Bupati Ipuk telah menjadi salah satu program prioritas yang menjadi perhatian utama Pemkab Banyuwangi. Berbagai masalah terkait anak yang akhir-akhir ini terjadi, terus dilakukan penanganan hingga langkah antisipasinya secara berkesinambungan.
“Salah satunya adalah Pemkab terus getol melakukan penyuluhan tentang anti bulliying dan kesadaran untuk menghindari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah-sekolah. Bahkan saat melakukan kegiatan ngantor di Desa, Ipuk selalu turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi secara bergulir,” ungkapnya.
Berkenaan dengan pembinaan, imbuh Ipuk, terus dilakukan secaa sistematis dengan melibatkan semua pihak terkait. Yakni mulai dari stakeholder hingga wali murid.
“Kami telah mengajak pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, dan para pihak lainnya untuk memerangi dosa pendidikan ini. Tujuannya jangan sampai terjadi menimpa anak-anak,” tegas Ipuk wanti-wanti.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini menyatakan bahwa dalam verifikasi tersebut dipaparkan sejumlah Peraturan Daerah. Bahkan hingga Peraturan Bupati guna mendukung terwujudnya Banyuwangi yang ramah anak.
“Di antaranya adalah Perda Perda 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,” ujar wanita berjilbab yang akrab disapa Bu Henik itu.
Ditambahkannya, selain berbagai payung hukum yang telah tersedia, Banyuwangi juga terus menggenjot berbagai program yang terintegrasi dengan berbagai instansi dan stakeholder yang terkait lainnya.
“Memang guna mewujudkan Kabupaten Ramah Anak ini, tidak cukup hanya dengan tangan pemerintah. Apalagi hanya satu dinas saja. Akan tetapi, ini harus jadi tanggungjawab bersama baik ornag tua maupun masyarakat,” bebernya.
Dalam penanganan hal tersebut, lanjut Henik, selain melibatkan stakeholder terkait untuk turut terlibat menangani. Diantaranya seperti lembaga sekolah juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakannya. Lalu perlunya didirikan Pojok Curhat di sekolah-sekolah dan pesantren di wilayah Banyuwangi secara merata.
“Bahkan yang tak kalah pentingnya Banyuwangi membentuk forum anak di masing-masing kecamatan dan desa. Kami juga melengkapinya dengan Pekan Parenting. Dimana, kita menyatukan persepsi antara para guru dengan wali murid untuk bersama-sama memberikan pengasuhan kepada anak didik kita yang membutuhkan bimbingan dan pengayoman,” ujar Henik memberikan gambaranya.
Dikatakannya, sejumlah program digeber oleh Dinas Pendidikan untuk menjamin pendidikan dasar bagi anak Banyuwangi. Seperti pemberian uang saku atau bantuan transport bagi pelajar miskin, program karitas Siswa Asuh Siswa yang memang benar-benar membutuhkannya.
“Dalam hal ini Pemkab juga menggalakkan Ruang Rindu – ruang untuk berkonsultasi untuk memenuhi hak perlindungan khusus. Disamping juag penanganan terintegrasi terkait masalah perempuan dan anak demi mengantisipasi segala kemungkinan yang tejadi,” ungkapAnak.
Salah satu Tim Verifikasi Lapangan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Dr. Hamid Patilima, sangat mengapresiasi yang dilakukan Banyuwangi untuk memenuhi sejumlah kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak yang kini sedang digencarkan pemerintah.
“Kami ingin memastikan Banyuwangi je depannya bisa menjadikan mindset ramah anak ini pada pembangunan SDM seluruh masyarakat. Sehingga semuanya memiliki kesadaran bersama mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak yang dapat dibanggakan nantinya,” pungkasnya. (*)
