MESKI sedahsyat apapun sumpah serapah seorang calon pemimpin tatkala berkampanye menyongsong Pilkada, -kendati mungkin gelegarnya serasa hendak meruntuhkan langit-, niscaya akan terjawab kehakikiannya seiring perjalanan waktu. Begitu juga halnya dengan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, yang semasa kampanyenya dulu mendeklarasikan janji politiknya seraya mengusung sebuah jargon “MENJAGA KESINAMBUNGAN: yang Maju, Berkah, Sejahtera”.
Menyadari “janji politik” itu tak ubahnya sekadar gimmick nan membuai demi mendulang simpati khalayak, tentunya tak perlu terlalu diharapkan realitanya. Apalagi di ranah percaturan politik tak ada yang abadi, kecuali adanya kepentingan semata. Sehinga berbagai carapun kadang “dihalalkan” demi mewujudkan kepentingannya itu.
Mengeja jargon “MENJAGA KESINAMBUNGAN”, -menyiratkan isyarat makna keterkaitan yang erat-, atau turut sertanya antara tatanan sebelumnya dengan yang kini sedang berlangsung dalam rangkaian pranata. Mengingat secara berkesinambungan pula “suami – istri” memegang tampuk kekuasaan di Kabupaten Banyuwangi. Yakni H Abdullah Azwar Anas menjabat Bupati dalam dua periode, 2010 s/d 2020. Sedangkan istrinya, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas kini melanjutkan kepemimpinan suaminya.
Seperti yang pernah terjadi, H Abdullah Azwar Anas semasa menjabat sebagai Bupati sempat membuat gaduh Banyuwangi, yakni menggadaikan (baca: menyewakan) pulau Tabuhan kepada EBD Paragon, investor dari Singapore. Akibatnya mendapat protes keras dari lapisan masyarakat dan berbagai kalangan yang membaur ke dalam wadah Forum Peduli Banyuwangi (FPB). Selain melakukan demo secara bergelombang pada awal 2020, juga menggugat lewat hearing di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Iyang ironis adalah, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang baru menjabat 4 bulan sebagai Bupati Banyuwangi yang dilantik pada 26 Februari 2021, justru membuat kebijakan kontroversial. Yakni menandantangani Berita Acara Kesepakatan No: 35/BAD.II/VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen Kawah Ijen. Padahal perihal tersebut nyata-nyata sangat berpotensi menghilangkan ikon Ijen serta kebanggaan destinasi wisatanya Banyuwangi.
Entah lantaran ada kepentingan yang terselubung, ataukah memang tidak adanya hubungan emosional antara Bupati Ipuk dengan telatah Blambangan Banyuwangi, Sehingga dengan serta merta Bupati Ipuk melepaskan ikon Ijen ke Kabupaten Bondowoso. Mengingat, Bupati Ipuk dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah, pada 10 September 1974. Sehingga wajar jika lapisan masyarakat yang mencintai daerahnya dan membanggakan ikon Ijen, sontak darahnya mendidih tak menerimakannya.
Mencuatnya kebijakan kontroversial Bupati Ipuk tersebut, telah direaksi keras oleh Aliansi Masyarakat Banyuwangi Peduli Ijen (AMBPI) jelmaan dari 8 LSM vokal yang di Banyuwangi. Selanjutnya disusul oleh Aliansi Penyelamat Ijen (API) sebagai pembauran dari puluhan lembaga dan media di Banyuwangi.
Lantas bagaimana reaksi kalangan masyarakat Banyuwangi lainnya yang peduli terhadap daerahnya serta prihatin terhadap tata kelola pemerintahan yang dipimpin Bupati Ipuk? Berikut wawancara khusus wartawan Dhuta Ekspresi dengan Ketua Banyuwangi Corruption Watch (BCW), Masruri.
Bupati Ipuk telah melahirkan kebijakan kontroversial, yakni dengan melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 35/BAD.II/VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021 tentang batas wilayah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen Kawah Ijen. Jelasnya hal itu sangat berpotensi menghilangkan ikon Ijen bagi Banyuwangi. Bagaimana tanggapan Anda?
Dalam pandangan saya begini, bahwa suatu kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Banyuwangi itu tidak boleh atau tidak dibenarkan. Secara khusus menanggapi gonjang-ganjing masalah pengelolaan gunung Ijen, kalau benar itu diserahkan ke Pemda Bondowoso oleh Bupati Banyuwangi saya nilai itu kebijakan yang salah. Bahkan boleh dibilang kebijakan yang sangat naif.
Mengapa demikian? Karena Bupati Ipuk bukan Bupati Bondowoso, melainkan Bupati Banyuwangi. Oleh karenanya, yang harus disejahterakan adalah justru masyarakat Banyuwangi bukan masayarakat Bondowoso. Jadi Bupati Ipuk harus mengklarifikasi, apa sebenarnya motif penyerahan gunung Ijen itu. Jangan beralasan karena terpaksa atau dipaksa. Karena pemerintah yang berdaulat tidak boleh ada yang memaksa dalam mengambil suatu kebijakan.
Akan tetapi dengan terlanjur adanya penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut, apakah dapat dikategorikan bahwasanya Bupati Ipuk telah menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya?
Kalau dugaan saya, memang iya. Sebab keputusan (Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, red.) itu diambil tanpa melalui konsultasi dengan DPRD Banyuwangi.
Apakah dengan demikian, dalam hal ini DPRD Banyuwangi berarti harus menggunakan Hak Interpelasinya? Mengingat Bupati Ipuk telah melanggar peraturan perundang-undangan.
Jikalau DPRD Banyuwangi menggunakan Hak Interpelasi, itu jelas langkah yang tepat. Tetapi sebenarnya permasalahan lain juga masah banyak dan tidak pernah di permasalahkan. Di antaranya, seperti LCT Putri Sritanjung dan penjualan saham tambang emas di Tumpang Pitu.
Artinya kalau DPRD Banyuwangi mau menggunakan Hak Interpelasi, sekaligus diropel. Yakni persoalan gonjang-ganjing Ijen, penjualan saham tambang emas di Tumpang Pitu, serta LCT Putri Sritanjung. Sehingga biar beres semuanya dan tidak menyisakan persoalan lagi.
Jika pada kenyataannya DPRD Banyuwangi hanya diam membisu dan membiarkan kesewenang-wenangan Bupati Ipuk dalam memimpin Banyuwangi, lalu bagaimana sikap Anda?
Kami bersama teman-teman aktivis lainnya akan mengajukan hearing ke DPRD Banyuwangi. Kami akan mempertanyakan, kenapa ada unsur pembiaran? Alasannya apa? Kalau masih tetap tidak bergeming, maka kami akan mengajak rakyat Banyuwangi untuk bergerak serentak secara besar-besaran.
Oya, diketahui bahwa Bupati Ipuk itu kelahiran Magelang Jawa tengah. Mungkinkah karena bukan kelahiran atau dibesarkan di Banyuwangi, Bupati Ipuk tidak ada hubungan emosional dan atau tiadanya rasa memiliki serta kebanggaan terhadap daerah Banyuwangi? Sehingga serta merta melepaskan begitu saja ikon Ijen ke Bondowoso?
Bisa jadi begitu. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah, untuk apa jadi Bupati kalau tidak bisa membela rakyat dan mempertahankan batas-batas daerahnya. Atau mungkinkah di balik itu semua ada maksud lain yang disembunyikan? Itulah yang harus dibedah dalam interpelasi di DPRD Banyuwangi nanti.
Satu hal lagi, jika menelisik hiruk pikuk semasa kampanye Pilkada tahun lalu, Bupati Ipuk mengusung jargon “Menjaga Kesinambungan”. Sebelumnya, Anas suaminya semasa menjabat Bupati Banyuwangi hendak menggadaikan pulau Tabuhan ke investor asing di Singopre. Lalu kini Bupati Ipuk melepaskan ikon Ijen ke Bondowoso. Apa memang seperti itukah makna dari jargon “Menjaga Kesinambungan”?
Jargon apapun itu hanya bertujuan untuk menarik massa. Yang penting sekarang riilnya bagaimana? Kalau membahas “berkesinambungan”, hal itu dapat diartikan bahwasanya Anas (H Abdullah Azwar Anas, Red.) berarti masih tetap mengendalikan seluruh kebijakan Bupati yng notabene istrinya sendiri.
Harus diakui juga bahwa sistem pemerintahan di Banyuwangi saati riil oligarki. Karena Banyuwangi dikendalikan oleh satu orang sistem, sedangkan yang lain tidak berjalan termasuk DPRD-nya.
Mungkinkah pelepasan ikon Ijen ke Bondowos tersebut sepengetahuan dan mendapat restu dari Anas?
Ya itu sudah pasti. Dan Anas berada di belakangnya. Karena Bupati Ipuk itu manut ke Anas, karena memang Anas yang mempunyai pengalaman dan kecakapan. Sehingga dalam berbagai resiko akan dihadapinya. (Tim Dhuta Ekspresi) ***
Simak juga upaya langkah nyata guna nguri-nguri budaya warisan para leluhur melalui “Petualangan Wisata Mistis”, hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel sebagaimana dibawah ini:
