BANYUWANGI: Persoalan Stunting menjadi perhatian khusus untuk ditanganinya, bukan hanya bagi Pemkab Banyuwangi namun juga bagi daerah-daerah lain. Karena dianggap begitu seriusnya, akhirnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari 16 provinsi menggelar workshop di Banyuwangi pada 12-15 Juni 2023.
Adapun Regional Workshop yang digelar oleh BKKBN RI guna Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) dan penguatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Yakni tak lain adalah untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Ada sekitar 161 perwakilan BKKBN dari 16 provinsi di Indonesia yang mengikuti Workshop yang digagas Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN tersebut. Di antaranya Aceh, Sumatera Selatan, D.I.Y., Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan provinsi lainnya yang datang dari penjuru Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso menandaskan, hasil pendataan dan pemutakhiran data ini adalah hal penting. Mengingat data yang valid dan realtime akan menentukan intervensi apa yang akan dilakukan pada saatnya nanti.
“Jadi terkait dengan pendataan dan pemuktahiran data penting sebagai dasar intervensi kebijakan di daerah untuk menangani permasalahan stunting. Disamping itu sebagai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKE),” ungkap Sukaryo saat memberikan sambutan pada pembukaan Workshop PPK-23.
Ditambahkannya, dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat digelarnya workshop dengan sebuah alasan. Diantaranya karena berbagai upaya Banyuwangi di bidang pembangunan manusia dan ikhtiar penurunan stunting yang terjadi ditengah masyarakat.
“Apa yang dilakukan Banyuwangi diharapkan akan bisa menjadi pemicu daerah lain. Utamanya untuk memberikan upaya maksimal untuk pengelolaan kualitas data yang lebih baik lagi,” tutur Sukaryo menyampaikan harapannya.
Sementara itu Direktur Pelaporan dan Statistik, Lina Widyastuti menjelaskan bahwa workshop PPK-23 merupakan forum konsolidasi. Sekaligus demi penyiapan pelaksanaan pemuktahiran pendataan keluarga dan penguatan sistem pendataan keluarga.
“Jadi jelasnya bahwa Workshop ini sebagai forum konsolidasi pusat, provinsi, dan kota. Tujuannya untuk menyamakan visi memastikan pelaksanaan PPK-23 berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi,” terang Lina secara lugas.
Adapun mengenai PPK-23, lanjut Lina, akan mulai dilaksanakan mulai 1 hingga 30 Juli mendatang, dengan pra pelaksanaan pada 20 Juni.
“Sedangkan hasil dari pendataan nantinya akan menjadi basis kebijakan penanggulangan stunting dan P3KE,” tegasnya.
Secara terpisah Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani yang turut hadir dalam pembukaan workshop menyatakan, Pemkab Banyuwangi mendukung kegiatan PPK-23. Dikatakannya, dengan memiliki data yang akurat, maka daerah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi programnya.
“Dengan adanya kegiatan kami berharap akan memberikan data akurat yang bisa menjadi dasar kebijakan. Sehingga kami dapat berbuat yang lebih baik menanggulangi masalah keluarga seperti stunting dan kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat,” tandas Ipuk penuh harap.
Diakuinya Pemkab Banyuwangi telah mengalokasikan Rp7 miliar untuk penanggulangan stunting. Diantaranya berupa pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil resiko tinggi. Banyuwangi juga bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama Kepala Puskesmas dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya di wilayah Banyuwangi.
“Bahkan masih ada sederet program lain, seperti Sekolah Asuh Stunting yang dikoordinir Dinas Pendidikan, pemberian sayuran dan daging hasil program pertanian oleh Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Disamping juga Pemkab Banyuwangi menyiapkan Desa Lokus Penanganan Stunting demi efektivitasnya,” pungkasnya.
Dalam Workshop tersebut juga turut hadir Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Eka Sulistia Ediningsih, dan Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati. (*)
