Aktivitas kepelabuhan di wilayah Ketapang selama ini dalam pandangan DPRD Banyuwangi, pihak Pemkab Banyuwangi dinilai belum memiliki peranan penting. Padahal sektor kepelabuhan memiliki nilai cukup strategis bagi Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE sudah saatnya Pemkab Banyuwangi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus fokus pada kepelabuhanan. Tujuannya agar Pemkab memiliki kewenangan sekaligus ruang intervensi yang lebih kuat ketika persoalan muncul di kawasan pelabuhan, khususnya seputar area Ketapang sekitarnya.
“Saat kami meninjau kondisi Dermaga Bulusan, maka Pemkab Banyuwangi perlu mengambil peran lebih besar dalam sektor kepelabuhanan. Terlebih lagi terdapat sebagian kewenangan pemerintah pusat yang telah diserahkan ke tingkat kabupaten,” kata Made memberikan penilaian, Baru-baru ini.
Ditambahkannya, sektor kepelabuhanan saat ini masih belum diurus secara optimal oleh Pemkab Banyuwangi. Pihaknya mendorong Pemkab dan DPRD untuk membentuk BUMD Kepelabuhanan. Misalnya seperti yang sudah diterapkan di Cilegon.
“Dalam hal ini BUMD kepelabuhanan tidak semata-mata dibentuk untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun diharapkan menjadi instrumen legal bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan pelabuhan. Termasuk ketika muncul persoalan yang berdampak terhadap masyarakat,” tandasnya.
Mengenai sejumlah aset dan kawasan potensial, kata Made, dinilai bisa menjadi ruang awal keterlibatan daerah. Sedangkan lahan milik ASDP yang saat ini tengah dibangun pihak provinsi serta kawasan LCM (Landing Craft Machine).
“Jadi Pemkab Banyuwangi, seharusnya memiliki ruang untuk masuk dalam pengelolaan kawasan tersebut. Termasuk mendorong pembangunan dan pengembangan dermaga. Selain bisa mendapatkan pendapatan daerah secara langsung, Pemda juga bisa melakukan intervensi jika timbul persoalan di lapangan,” katanya dengan tegas.
Jika model tersebut dapat diterapkan, maka pemerintah daerah tidak hanya berada di posisi sebagai pihak yang terdampak ketika terjadi persoalan kepelabuhanan. Tetapi juga memiliki instrumen untuk ikut mencari solusi dan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Dalam pandangan Made, persoalan kepelabuhanan terlalu besar jika hanya dipandang sebagai urusan sektoral. Mengingat aktivitas pelabuhan berkaitan langsung dengan mobilitas kendaraan, distribusi barang, pekerjaan para sopir, hingga kelancaran aktivitas masyarakat.l sekitarnya.
“Ketika operasional pelabuhan terganggu, efek dominonya bisa meluas menjadi persoalan lalu lintas. Karena Masalah pelabuhan ini sangat krusial, menyangkut nasib para sopir, mengganggu aktivitas masyarakat Banyuwangi, hingga berdampak ke skala nasional,” tegasnya lagi.
Dalam pengelolaan kepelabuhanan membutuhkan pola yang lebih terintegrasi. Tidak hanya menyangkut operasional kapal dan kendaraan, tetapi juga tata kelola kawasan, infrastruktur pendukung, hingga rekayasa lalu lintas ketika terjadi kepadatan hingga kemacetan.
Made juga mendesak mengevaluasi teknis terhadap pola keluar-masuk kendaraan pada rute Banyuwangi – Lombok. Menurutnya, pengaturan kendaraan harus menyesuaikan kondisi lalu lintas agar kepadatan tidak semakin parah di lapangan.
Dikatakannya, saat kondisi lalu lintas sudah padat, kendaraan dinilai tidak semestinya tetap dipaksakan masuk ke RTK (Ruang Tunggu Kendaraan). Armada dapat diarahkan ke lokasi penampungan lain yang telah disiapkan dengan baik.
“Karena jika kondisi sudah macet, kendaraan jangan dipaksakan masuk ke RTK. Akan tetapi bisa langsung diarahkan ke penampungan lain yang siap. Soal ini perlu penguraian yang jelas dan efektif,” tegasnya menawarkan solusinya
Adapun menyangkut pembentukan BUMD kepelabuhanan sekaligus evaluasi teknis operasional menjadi dua sisi yang saling berkaitan. Menurut DPRD Banyuwangi, Daerah membutuhkan instrumen pengelolaan yang lebih kuat dan terintegrasi.
“Sedangkan mengenai persoalan di lapangan, membutuhkan solusi cepat. Agar pelabuhan tidak terus menjadi sumber kemacetan dan gangguan aktivitas masyarakat, seperti yang sudah sering terjadi,” Pungkasnya. (*)
