Kemacetan yang sering terjadi di seputar pelabuhan Ketapang Banyuwangi, menjadi problematika yang amat mengkhawatirkan. Sehingga banyak pihak yang dirugikan atas terjadinya langganan kemacetan tersebut.
Ironisnya lagi, justru serangkaian kemacetan di seputaran pelabuhan Ketapang itu seolah-olah dalam pembiaran. Bahkan tanpa adanya solusi yang nyata.
Hal itulah yang menjadi sorotan DPRD Banyuwangi, sehingga rembug bareng guna mencari solusi terbaiknya. Maka DPRD Banyuwang berinisiatif memanggil General Managwr (GM) Pelindo untuk memecahkan persoalan yang terjadi.
Namun yang disayangkan sudah beberapa kali dipanggil pihak GM Pelindo justru mengabaikan. Tidak adahadir sama sekali. Hal itulah yang menyebabkan DPRD meradang.
Menurut Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE menandaskan, ketidakhadiran GM Pelindo tersebut patut disayangkan. Mengingat agenda utamanya untuk nembahas penanganan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
“Jujur saja, kami sangat menyayangkan GM Pelindo kembali tidak hadir. Walaupun sudah dipanggil dalam pertemuan untuk membahas persoalan kemacetan di kawasan pelabuhan Ketapang,” kata Made menyesalkan, baru-baru ini.
Mengenai kemacetan di kawasan Ketapang, kata Made, juga tidak hanya berdampak pada kelancaran kendaraan menuju Bali. Akan tetapi turut mengganggu aktivitas sopir dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya.
“Seharusnya mereka (Pelindo, red.) paham, kemacetan ini menyangkut soal-soal yang sangat krusial. Seperti nasib sopir, lalu mengganggu aktivitas warga masyarakat Kabupaten Banyuwangi, termasuk juga nasional,” Tegasnya secara berterus terang.
Mengingat pihak Pelindo terus mangkir dan terkesan mengabaikan Made meminta pemerintah pusat mengevaluasi GM Pelindo. Menurutnya, ada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan kepelabuhanan di Ketapang.
“Oleh karenanya mereka harus turut hadir ketika penanganan kemacetan dibahas bersama lintas sektor. Sebaiknya pemerintah pusat perlu mengevaluasi kinerja GM Pelindo,” pungkasnya. (*)
