BANYUWANGI_DE: Melonjaknya harga beras mendapatkan perhatian serius DPRD Banyuwangi. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Hj Mafrochatin Ni’mah. Pihaknya meminta Pemerintah Daerah bersama Bulog terus menggelar operasi pasar secara merata di setiap wilayah. Tujuannya untuk mengatasi kenaikan harga beras beberapa pekan terakhir ini.
”Oleh karenanya Pemda Banyuwangi bersama Bulog harus terus menggelar operasi pasar. Hal itu sebagai upaya menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan agar segera turun dan terjangkau masyarakat,” tegas Ni’mah saat dikonfirmasi insan pada Selasa (20/02/2024).
Menurut Hj Mafrocahtin Ni’mah, harga beras yang terus melonjak telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Banyuwangi. Bahkan masyarakat setempat harus menghadapi kenyataan bahwa harga beras, bahan makanan pokok, telah mencapai tingkat tertinggi sebesar Rp. 16.500 perkilogram (beras premium). Sedangkan harga termurah Rp. 10.900 (beras SPHP).
“Jadi dengan adanya kenaikan harga beras tersebut dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang serius. Utamanya pada kelompok masyarakat rentan perekonomiannya,” ungkap Ni’mah merasa prihatin.
Kenyataan di lapangan ada beberapa dampak, diantaranya adalah peningkatan biaya hidup, mengakibatkan kelaparan, malnutrisi, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial.
“Faktanya adalah dengan kenaikan harga beras ini, tidak membawa kesejahteraan kepada petani sebagai produsen. Karena rendahnya harga gabah dan semakin menyusahkan rakyat sebagai konsumen,” katanya berterus terang.
Ditambahkannya, politisi PKB asal Kecamatan Giri ini menyebut kebijakan pemerintah yang mengintervensi harga beras dengan impor beras hanyalah langkah taktis jangka pendek. Sehingga belum bisa mengatasi akar masalah naiknya harga beras ini.
“Dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang untuk menanganinya, “ tukasnya.
Diakuinya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama adalah melakukan inovasi dalam sektor pertanian dan ketersediaan pupuk subsidi yang memadai serta pengawasan ketat distribusi pupuk subsidi dari pemerintah.
“Yang dapat diupayakan semisal penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang lebih efisien, ketersediaan pupuk subsidi yang memadai. Sehingga dapat meningkatkan kualitas, dan mengurangi kerentanan terhadap faktor-faktor alam. Nantinya akan diperoleh varian padi yang unggul dan mengurangi risiko gagal panen yang tidak diharapkan,” kata wanita berjilbab itu dengan tegas.
Langkah-langkah selanjutnya adalah perlunya pengelolaan cadangan beras yang baik untuk digunakan pada situasi darurat saat pasokan berkurang. Ketiga adalah melakukan deversifikasi pangan di masyarakat untuk mengurangi ketergantungan kepada beras sebagai sumber utama karbohidrat.
“Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan pangan untuk memastikan akses pangan yang baik bagi masyarakat rentan,” ungkapnya.
Secara terpisah Pemkab Banyuwangi bersama Bulog terus melakukan operasi pasar di sejumlah kecamatan. Selama bulan Januari, delapan kecamatan menjadi sasaran operasi pasar. Mulai dari Pasar Galekan, Wongsorejo, kantor Lurah Kalipuro, kantor Kelurahan Giri, Pasar Glagah, Pasar Pujasera, Kecamatan Banyuwangi, Pasar Benculuk, Pasar Srono, dan Pasar Songgon.
Sedangkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Hj Nanin Oktaviantie mengatakan, ada empat komoditas yang masuk dalam operasi pasar.
“Diantaranya mulai beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu. Operasi pasar menyasar 25 kecamatan secara bergantian. Operasi pasar rutin digelar untuk menstabilkan harga komoditas di lapangan, terutama beras yang hingga sekarang harganya masih cukup tinggi,” pungkasnya, (yad/tim dhuta ekspresi)
