Berbagai prestasi yang telah diraihnya terutama menyangkut tata kelola pemerintahan, telah menghantarkan Kabupaten Banyuwangi kembali mendapat pengakuan di tingkat regional. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Banyuwangi menjadi salah satu rujukan pengembangan smart village di kawasan ASEAN.
Sebagimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Banyuwangi sebagai contoh terbaik penerapan konsep kota cerdas di wilayah pedesaan dalam ajang The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026. Sungguh ini prestasi yang gemilang.
Yang menarik, agenda pertemuan delegasi Indonesia dalam rangkaian forum tersebut berlangsung di Banyuwangi pada 20–21 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Filipina dan digelar secara daring itu mempertemukan kota-kota anggota ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Tujuannya tak lain adalah, untuk berbagi pengalaman dan inovasi dalam pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan di daerahnya masing-masing.
Adapun Safrizal selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, bahwa Banyuwangi bersama DKI Jakarta dan Makassar merupakan anggota paling awal ASEAN Smart Cities Network sejak forum tersebut dibentuk. Dikatakannya, saat ini Indonesia memiliki enam daerah yang tergabung dalam ASCN. Di antaranya, adalah DKI Jakarta, Makassar, Sumedang, Semarang, Denpasar dan Banyuwangi.
“Kami persilakan ke Banyuwangi dan Sumedang sebagai best example, jika bagi yang ingin belajar tentang pengelolaan smart city di wilayah rural. Jadi smart city itu bukan hanya milik kota-kota besar,” ujar Safrizal secara terus terang, Senin (20/7/2026).
Bagi setiap daerah anggota ASCN, lanjutnya, memiliki karakteristik pengembangan yang berbeda-beda. DKI Jakarta menjadi representasi kota metropolitan, Makassar dan Semarang mewakili kawasan urban, Denpasar mengembangkan konsep kota pariwisata. Sedangkan yang menjadi contoh implementasi smart village di kawasan pedesaan adalah Sumedang dan Banyuwangi.
Untuk masing-masing daerah mempresentasikan inovasi unggulannya dalam sidang tahunan tersebut. Banyuwangi memperkenalkan program Smart Kampung sebagai model digitalisasi pelayanan publik berbasis desa. Sementara itu, Jakarta memaparkan layanan publik digital terintegrasi, Makassar menampilkan inovasi pelayanan berbasis teknologi, Sumedang mengangkat digitalisasi desa, Semarang mempresentasikan strategi kota tangguh, dan Denpasar mempromosikan pengembangan pariwisata digital di daerahnya.
Sedangkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengakui penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi pertemuan delegasi Indonesia merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri sekaligus bentuk apresiasi terhadap konsistensi daerah tersebut. Utamanya dalam mengembangkan konsep smart city sejak bergabung dalam ASEAN Smart Cities Network pada 2015 lampau.
“Untuk saat ini kami (Banyuwangi, red.) fokus pada pengentasan kemiskinan. Karena itu, pelayanan publik yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya memberikan alasan.
Imditambahkannya, penguatan layanan publik dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, penyediaan basis data yang akurat, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan pemerintah sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.
Adapun Banyuwangi datas keikutsertaannya dalam ASEAN Smart Cities Network menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak hanya relevan bagi kota-kota besar, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif di wilayah pedesaan melalui konsep smart village yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara nyata di lapangan. (*)
