Mendagri Menyerahkan Penghargaan Langsung Kepada Bupati Banyuwangi
MAKASSAR: Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mendapat perhatian khusus dan dinilainya cukup baik oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga tak mengherankan jika akhirnya kembali mengoleksi prestasi gemilang. Hal itu bersamaan dengan adanya berbagai inovasi dan pembenahan yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
Hal yang membanggakan adalah, pada upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang diikuti kepala daerah se-Indonesia, Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten.
Menariknya lagi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian yang menyerahkan langsung penghargaan kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).
Berdasarkan hasil penilaian bahwa Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia. Penilaian tersebut dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik. Diantaranya seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Dengan adanya penghargaan tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengaku makin terpacu untuk meningkatkan kinerja di seluruh jajaran untuk memajukan daerah Banyuwangi.
“Sesuai arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi agar lebih baik,” ujar Bupati Ipuk merasa bangga.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah sendiri, Banyuwangi akan berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Hal itu baik yang menyangkut dengan pelayanan dasar maupun yang lainnya.
“Kita saat ini sedang berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19. Oleh karenanya kita targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM di wilayah Kabupaten Banyuwangi,” tandas Ipuk penuh keyakinan.
Diakuinya, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen. Tentu ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
“Negutu juga halnya dengan Stunting terus kita turunkan. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95%. Kita terus turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil beresiko tinggi. Hal itu akan jadi prioritas,” ungkapnya.
Adapun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi penerapan otonomi daerah.
“Kami berharap semoga ini akan dapat memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah secara menyeluruh,” kata Tito.
Tito juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik.
“Otonomi Daerah yang dimulai sejak 1999, telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi, yang dari walikota, gubernur dan presiden,” terang Tito memberikan gambaran.
Dalam penerapan Otoda, Tito juga berharap, penerapan Otda ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah seiring dengan perkembangan waktu.
“Dan yang terpenting pula diharapkan pelaksanaan Otda bisa berjalan dengan lancar di seluruh daerah Indonesia,” pungkasnya. (*)
