BANYUWANGI_DE: Setelah sepekan sebelumnya sempat mangkir, akhirnya Kepala Kantor (Kakan) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Budiono, A.Ptnh, MH beserta jajaran hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat (Publik Hearing) di gedung DPRD Banyuwangi, Senin (03/04/2023) siang.
Michael Edy Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi memimpin jalannya rapat bersama Ketua Komisi I, Irianto SH dan anggota komisi I, H Samsul arifin. Turut hadir di dalamnya Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banyuwangi Drs. H. Arief Setiawan, MM, Pengamat Kebijakan Publik, Andi Purnama Kamela, Kordinator Forum Warga Banyuwangi, Helmi Tosyadi, beberapa kalangan Advokat DPC Peradi Banyuwangi, serta yang lainnya.
Simak Video terkait: “Adu Data Dan Silang Pendapat Memicu Panasnya Hearing Soal Pelayanan ATR/BPN di DPRD Banyuwangi”. Simak selengkapnya tautan dibawah ini:
Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi selaku pihak yang menginisiasi rapat dengar pendapat ini menginginkan agar pihak BPN Banyuwangi memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat Banyuwangi. Yakni kepastian tentang penjelasan terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang lambannya pelayanan maupun rancunya regulasi di Kantor pertanahan Banyuwangi.
Kordinator Forum Warga Banyuwangi, Helmi Rosyadi saat diberikan kesempatan pertama menyampaikan keluhan beberapa perwakilan masyarakat. Hal itu secara langsung disampaikan secara lugas dihadapan Kepala Kantor , ATR/BPN beserta jajaran yang mendampinginya.
Selanjutnya Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Andi Purnama, ST, MM turut memberikan pendapatnya terkait keluhan lambannya pelayanan Kantor ATR/BPN Banyuwangi. Utamanya menyangkut pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan hak-haknya.
Andi Purnama menjabarkan betapa rumit dan panjangnya proses yang harus ditempuh bila masyarakat ingin mendapatkan haknya. Hal itu terkendala oleh regulasi antara pihak kantor ATR/BPN dan Dinas PU CKPP yang tidak sinkron. Oleh karenanya ia meminta agar penghambat tersebut dapat disederhanakan.
“Mohon hal-hal yang sifatnya menghambat pembangunan ini tolong disederhanakan,” ungkap Andi Purnama dalam Public hearing yang berlangsung sengit ini.
Menjawab pertanyaan masyarakat di hadapan anggota DPRD yang memimpin rapat, Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN Banyuwangi, Budiono mengungkapkan permohonan maafnya. Hal itu disadari atas ketidaksempurnaan pihaknya selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami belum bisa sempurna untuk melayani semuanya. Tapi semangat kami dari hari ke hari agar pelayanan kantor pertanahan di kabupaten Banyuwangi ini menjadi lebih baik,” ungkap Budiono berterus terang.
Namun demikian Kakan ATR/BPN menegaskan bahwa Konversi itu bisa di urus, dan tidak kesemuanya ditolak oleh pihaknya. Namun ada sebab tertentu yang dapat menyebabkan pihaknya menolak pengajuan konversi tanah tersebut.
“Sedangkan yang bisa kami terima adalah yang betul-betul bisa menggambarkan asli peristiwanya. Jadi tidak semua kami tolak,” Tegas Budiono.
Lebih lanjut, jalannya rapat dengar pendapat berlangsung sengit dengan diwarnai oleh aksi saling tuding serta ancaman terkait keterlibatan oknum camat Banyuwangi yang ditengarai melakukan dugaan pungli terhadap warga yang melakukan pengurusan status tanahnya.
Simak video serupa sbb: Ramainya Keluhan Pelayanan ATR/BPN Banyuwangi Menurut Hakim Said Katanya Kurang Ngopi”. Simak selengkapnya tautan dibawah ini:
Menanggapi tudingan itu Aspem Kesra Setda Kabupaten Banyuwangi, H Arief Setiawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjutinya. Dikatakannya, bila terbukti maka oknum bersangkutan akan diberikan tindakan administratif.
“Terkait informasi tentang Camat Banyuwangi, kami akan tindaklanjuti dan berkomunikasi lebih lanjut terkait hal itu. Dan mohon maaf bila memang itu terjadi kami akan menindak secara administratif,” ungkapnya.
Keadaan semakin memanas manakala staf-staf Kepala ATR/BPN Banyuwangi mulai memberikan pemaparan. Utamanya dengan memberikan contoh-contoh kasus yang sama sekali tidak terkait dengan pertanyaan maupun kasus yang diajukan oleh peserta rapat.
Dimulai dari kasi pengendalian BPN Banyuwangi, Mujiono, A.Ptnh yang memaparkan tentang penolakan BPN Banyuwangi terkait dugaan pungli. Lalu temuan pemalsuan dokumen di luar BPN untuk mengelabui pajak dan Lllahan sawah di lindungi.
Dilanjutkan oleh Amirul Mu’min, A.Ptnh Kasubag TU ATR/BPN Banyuwangi turut memaparkan kasus temuan-temuan dugaan pemalsuan yang sama sekali diluar konteks permasalahan yang diajukan warga.
Kontan suasana hearing menjadi ricuh sebab warga yang hadir merasa bahwa pihak BPN Banyuwangi tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas permasalahan mereka. Justru Sebaliknya berdalil tentang kasus-kasus pertanahan dari tempat lainnya di Banyuwangi.
Alhasil di sela pimpinan rapat akan mengakhiri pertemuan warga saling meneriakan permintaan agar pihak BPN Banyuwangi menyatakan komitmennya dalam menjalankan regulasi-regulasinya. Bahkan warga meminta adanya pakta integritas bagi pihak kantor pertanahan Banyuwangi.
“Komitmennya untuk menjalankan regulasi bagaimana, tegaskan dulu! Kalau perlu buat Fakta Integritas. Tolong jangan main-main,” teriak salah seorang warga mengungkapkan kegeramannya.
Rapat dengar pendapat ini ditutup dengan kesimpulan yang tidak jelas. Sebab sebagian besar keluhan warga di ruang rapat tak terjawab oleh pihak BPN Banyuwangi. Namun akhirnya Michael selaku pimpinan menutup hearing dengan berpesan kepada Kepala BPN Banyuwangi agar lebih meningkatkan kembali pelayanannya kepada masyarakat.
“Saya yakin apa yang disampaikan oleh rakyat saya tidak ada rekayasa dan saya ingin masyarakat saya tidak ada persoalan. Mudah-mudahan ke depannya tetap bersinergi dengan pemerintah untuk membantu rakyat saya terkait sertifikat tanah,” tutup Michael mengakhiri pesannya. (Irawan/Tim Dhuta Ekspresi)
Simak juga video terkait lainnya: “Full Ending !!! Hearing Soal Pelayanan ATR/BPN Banyuwangi Menegangkan Saling Umbar Ancaman”. Simak selengkapnya tautan dibawah ini:
