BANYUWANGI: Sepertinya para mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Banyuwangi, terus berjuang tanpa mengenal putus asa. Hal itu semata-mata demi mendapatkan kepastian sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang membuat kebijakan konyol dengan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang batas wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen Kawah Ijen. Anehnya saat perwakilan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi berniat baik untuk Audensi Publik dengan Bupati Ipuk secara langsung, namun sayang Bupati Ipuk tidak menampakkan dirinya. Entah pergi kemana.
Disadari ataukah tidak, pasca penandatanganan Bupati Ipuk terkait Berita Acara Kesepakatan No: 35/BAD II)VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021 tentang garis batas antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen Kawah Ijen, bukan hanya memantik protes tapi juga berdampak kegaduhan di tengah masyarakat. Sehingga wajar jika Aliansi Mahasiswa Banyuwangi (AMB) yang sudah mendeklarasikan pernyataan sikap MOSI TIDAK PERCAYA terhadap kepemimpinan Bupati Ipuk, intens melakukan serangkaian aksi untuk meminta Pertanggungjawaban Bupati Ipuk atas kebijakan cerobohnya.
Akan tetapi bak pepatah “Gayung Tak Bersambut”, niat baik AMB melalui para perwakilannya untuk Audensi Publik dengan Bupati Ipuk secara langsung di kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kamis 29 Juli 2021, tak kesampaian. Jangankan Bupati Ipuk yang hadir, pejabat yang ditunjuk sebagai perwakilannya pun sama sekali tak ada yang menemui 15 mahasiswa perwakilan AMB tersebut.
Ironis memang. Jikalau seorang pemimpin entah alergi atau memang tidak siap untuk berdialog secara intelektual dengan kalangan mahasiswa. Mestinya harus disadari bahwa salah satu peran mahasiswa adalah sebagai Agent Social Control. Yakni mahasiswa mempunyai tanggungjawab atas peran penting dan signifikannya di tengah masyarakat. Itulah sebabnya merasa terpanggil secara aktif melakukan upaya kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat serta bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat.
Sehingga tak ayal lagi, 15 perwakilan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi dari BEM Politeknik Negeri Banyuwangi, BEM KM Unair Banyuwangi, BEM Untag Banyuwangi, BEM IAI Ibrahimy Genteng, BEM Uniba Banyuwangi, Dewan Energi Mahasiswa Banyuwangi itu, -setelah gagal Audensi Publik dengan Bupati Ipuk-, akhirnya sepakat menyampaikan pernyataan sikap di hadapan awak media.
Dalam pernyataannya, di antaranya diawali dengan mendengungkan slogan mahasiswa, “Hidup Mahasiswa!! “Hidup Rakyat Indonesia!!”.
“Pada hari ini, Kamis, 29 Juli 2021 Aliansi Mahasiswa Banyuwangi kembali melakukan gerakan untuk Audiensi Publik ke Kantor Pemerintah Daerah Banyuwangi. Gerakan ini diinisiasi kembali karena belum terjelaskannya polemik mengenai tapal batas kawah Ijen antara Banyuwangi dan Bondowoso,” demikian bunyi pernyataan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi yang dipandegani oelh Rifqi Nuril Huda, Vita dkk itu.
Menurut kabar yang diterimanya, pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi bersedia memenuhi undangan Audensi Publik dari Aliansi Mahasiswa Banyuwangi terkait permasalahan polemik tapal batas Ijen. Undangan tertuliskan pada pukul 13.00 WIB, namun dikonfirmasi secara mendadak bahwasannya pihak Sekretaris Daerah Banyuwangi meminta untuk diundur hingga pukul 13.30 karena sedang melakukan Rapat Satgas Covid-19 serta Anggaran bersama Para dewan di Gedung DPRD Banyuwangi.
“Namun, sejak pukul 13.30 WIB Aliansi Mahasiswa Banyuwangi menunggu di kantor Pemerintah Daerah Banyuwangi hingga pukul 16.01 WIB, pihak Sekretaris Daerah Banyuwangi tidak kunjung datang dan memberikan kejelasan bisa atau tidaknya menemui Aliansi Mahasiswa Banyuwangi,” ungkapnya.
Sehingga pada hari itu juga, Aliansi Mahasiswa Banyuwangi menyatakan sikap di hadapan awak media terkait beberapa tuntutan kepada Bupati Banyuwangi untuk menyelesaikan polemik tapal batas kawah Ijen. Yakni, Pertama, mendesak Bupati Banyuwangi untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Banyuwangi.
“Lalu Kedua, menuntut Bupati Banyuwangi untuk memberikan jaminan bahwa 1/3 bagian dari Kawah Ijen akan tetap menjadi milik Kabupaten Banyuwangi. Dan yang ketiga, bersepakat akan melakukan “SEGEL” Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Karena dinilai tidak bisa menjalankan pola komunikasi baik dengan masyarakat khususnya mahasiswa,” tandasnya seraya menyesalkan sikap Bupati Ipuk yang tidak komunikatif. (Tim Dhuta Ekspresi)
Simak juga film Indhie beredukasi “Impian Sang Anak Kampung” Episode kedua dalam kisah “Karena Ekonomi Rela Putus Sekolah” di bawah ini:
