Secara maraton DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kembali menggelar rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rapat bersama yang berlangsung di Gedung DPRD Banyuwangi, pada Jumat (11/9/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono, SH., bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd., MM.
Adapaun yang menghadiri rapat tersebut, antara lain pimpinan dan anggota Banggar DPRD Kabupaten Banyuwangi serta jajaran TAPD Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari tahapan penyusunan dan penyesuaian kebijakan anggaran daerah untuk TA 2026.
Sedangkan rapat itu menjadi ruang koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Yakni untuk menyelaraskan kebijakan pendapatan, belanja, serta prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.
Banggar DPRD bersama TAPD melakukan pembahasan terhadap sejumlah aspek dalam perubahan KUA-PPAS. Hal itu menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi TA 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, berupaya memastikan kebijakan anggaran tetap disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.
Namun demikian proses pembahasan juga diarahkan agar penggunaan anggaran daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan Rapat Banggar bersama TAPD ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam menjalankan pembahasan dan pengawasan terhadap kebijakan penganggaran daerah Banyuwangi.
Diharapkan dengan adanya pembahasan secara bersama dan terukur, perubahan kebijakan anggaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program prioritas Pemkab Banyuwangi. Di samping akan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)
