Kembali DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banyuwangi berupaya mematangkan agenda kerja kelembagaan. Yakni melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar pada Senin (21/09/2026). Di antaranya, menyusun jadwal kegiatan strategis untuk bulan Oktober 2026 mendatang.
Menurut Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, bahwa rapat Banmus tersebut membahas sejumlah agenda penting. Hal itu baik yang berkaitan dengan kerja DPRD secara umum maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Hal penting sebagai salah satu agenda yang kita jadwalkan dalam Banmus tadi adalah rapat paripurna penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026,” kata Ruliono.
Adapun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), menurut Ruliono, merupakan hal yang lumrah dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Dan dengan jelas hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang membolehkan perubahan KUA-PPAS apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal,” terangnya.
Ditambahkannya, mengenai penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dwngan adanya pedoman tersebut, menjadi acuan agar seluruh proses perubahan anggaran berjalan secara tertib, sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” benernya.
Dijelaskan pul oleh Ruliono, selain penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA-PPAS. Banmus juga mengagendakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yakni tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.
“Adpun agenda lainnya adalah, pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah yang akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi,” pungkasnya. (*)
