DPRD Banyuwangi menyoroti Rendahnya Alokasi Belanja Modal Dalam KUA PPAS Perubahan 2026. Sehingga dinilainya belum berpihak terhadap kepentingan rakyat.
Dalam pandangan dan penilaian Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj Siti Mafrochatin Ni’mah menjelaskan, sebagaimana dalam dokumen KUA PPAS Perubahan 2026, anggaran operasional sebesar 82,2 persen.
“Dengan demikian, bahwa belanja untuk pegawai masih sangat tinggi. Termasuk di dalamnya, tentang belanja barang dan jasa,” ungkap wanita yang bisa akrab disapa bu Ni’mah itu.
Ditambahkannya, mengenai belanja modal yang sebenarnya justru manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat masih sangat rendah. Yakni hanya dikisaran 9,4 persen sekitar Rp 290.350.156.485,78.
“Namun pada kenyataannya, anggaran belum betul-betul berpihak kepada masyarakat. Mengingat belanja modal ini adalah anggaran yang betul-betul langsung bisa dirasakan masyarakat,” terangnya pada Selasa (22/9/2026).
Denga adanya fakta tersebut, pihaknya mempertanyakan dasar dan alasan eksekutif menaikan alokasi anggaran yang sangat tinggi. Utamanya di Dinas PU Pengairan dari Rp. 50 milyar menjadi sekitar Rp. 120 M, dengan kenaikan yang cukup tinggi.
Sedangkan kenyataan di lapangan, lanjut politisi PKB itu, rakyat mengeluh banyak jalan rusak dan seharusnya segera diperbaiki. Seharusnya Pemkab Banyuwangi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya, seperti bidang infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung antar desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
“Jika infrastrukturnya baik, maka anak-anak sekolah dan orang-orang berdagang itu bisa lancar jalannya. Jika kapasitas fiskal bisa naik tentu ekonominya akan tumbuh. Termasuk anggaran di bidang pertanian yang jelas-jelas salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi untuk daerah.
“Yang harus diingat pula bahwa 75 persen masyarakat Banyuwangi, mata pencahariannya bertani. Sudah seharusnya mendapatkan support anggaran lebih besar. sehingga kehadiran pemerintah betul-betul bisa dirasakan kongkrit oleh petani tidak hanya sekedar di meja diskusi namun tanpa eksekusi di lapangan,” tegasnya.
Dengan adanya ketidakjelasan alokasi dana, juga disoroti, terkait dukungan untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jatim 2026 November mendatang di Kabupaten Ngawi dan Surabaya Jawa Timur.
”Dan yang tak boleh diabaikan, adalah support riil anggaran yang bisa dirasakan manfaatnya dan kehadiran Pemkab Banyuwangi. Yakni kepada para atlet, pejuang-pejuang olah raga, mulai dari persiapan, program pembinaan dan peningkatan prestasi, pertandingan maupun reward bagi para juara berbagai even olahraga di tingkat regional maupun nasional,” tegas politisi berjilbab itu.
Diakuinya, mereka sudah rela berlatih keras, berjuang maksimal, semangat dan pantang menyerah. “Utamanya dalam membela nama baik dan kehormatan. Berjuang demi mengharumkan Banyuwangi dalam dunia olahraga,” pungkasnya. (*)
