BANYUWANGI: Dalam Tata kelola pemerintahan, sepertinya prestasi beruntun dan beragam tak mau jauh dari Pemkab Banyuwangi. Buktinya, Pemkab Banyuwangi kembali menahbiskan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Bahkan Pemkab Banyuwangi kembali dinobatkan sebagai kabupaten dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yang lebih membanggakan lagi bahwa Opini WTP tersebut sukses direngkuh Banyuwangi selama sebelas kali beruntun sejak tahun 2012 lalu. Sehingga prestasi Banyuwangi tersebut tak pernah tergoyahkan.
Adapun bukti prestasi yang telah diraih, yakni dilakukannya penyerahan hasil audit tersebut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) H Sugirah dan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara pada Kamis malam (25/5/2023).
Dalam Prosesi penyerahan hasil audit tersebut juga dihadiri Gubernur Jatim, Hj Khofifah Indar Parawansa. Adapun tempat penyerahannya di auditorium kantor Perwakilan BPK Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
Atas prestasi gemilang yang ekah diraih, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengucapkan rasa syukur. Karena Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan sebelas kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kuta wajib mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, karena kita telah berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah Banyuwangi yang telah bekerja dengan baik,” ucap Bupati Ipuk penuh rasa bangga.
Ditambahkannya, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pihaknya memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas dan terarah,” ungkap Ipuk memberikan alasannya.
Diakuinya, sebelah kali meraih opini WTP secara beruntun dari BPK merupakan motivasi untuk menciptakan program pelayanan publik. Selian itu guna meningkatkan program kesejahteraan masyarakat agar bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan dengan sebaik-baiknya.
Sedangkan Wabup Banyuwangi, H Sugirah juga bersyukur karena Pemkab Banyuwangi sudah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut. Dikatakannya, ke depan Pemkab terus berusaha untuk tetap menjadi yang lebih baik.
“Kaminakan terus berupaya membangun koordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang baik. Sehingga akan tercipta kerja tim yang sangat solid dan saling bahu membahu,” tandas Sugirah penuh optimis.
Diakuinya pula bahwa dengan kerja tim yang sangat solid serta berkomitmen birokrasi yang bisa mengabdi dan melayani rakyat dengan sebaik mungkin. Sedang kualitas kinerja diharapkan terus meningkat dan imbasnya bisa dirasakan masyarakat.
“Tentu saja termsaja upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi secara merata,” tegasnya.
